rajawalitujuhnews.com – MBG merupakan propgram Makan Bergizi Gratis yang ada di bawah naungan Pemerintahan Prabowo-Gibran yang telah di luncurkan pada Senin (6/1). Program prioritas ini didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun.
Hingga hari kedua atau Selasa (7/1) tercatat, program ini belum di laksanakan di seluruh provinsi di Indonesia.
Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi sebelumnya menargetkan program tersebut dapat menyentuh tiga juta penerima manfaat mulai dari balita, pelajar hingga ibu menyusui.
“Selama Januari hingga Maret 2025, di harapkan program MBG bisa menyentuh tiga juta penerima manfaat, yang terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta ibu menyusui,” kata Hasan dalam keterangannya, Minggu (5/1).
Hasan mengatakan bahwa jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir tahun 2025.
Baru 4 SPPG di Jakarta, DIY belum
Di Jakarta, baru ada empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi. Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan empat SPPG itu menyuplai makanan ke 41 sekolah. Teguh menargetkan penambahan 13 SPPG untuk beroperasi sehingga total akan 17 SPPG di Januari.
“Di harapkan pada Januari 2025 ini nanti akan ada tambahan 13 SPPG lagi. Sehingga nanti sudah bisa beroperasi 17 SPPG, dari rencana tahun 2025 sebanyak 153 SPPG,” kata Teguh.
Sementara itu, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tak ikut serta dalam peluncuran program tersebut pada Senin lantaran belum siap. DIY sebelumnya di umumkan masuk ke dalam daftar 26 provinsi pelaksana program MBG yang di mulai secara serentak hari ini di total 190 titik.
Namun, Komandan Kodim 0732/Sleman Letkol Inf Mohammad Zainollah mengatakan MBG di Yogyakarta baru akan di laksanakan 13 Januari mendatang.
Susu bukan menu wajib
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan menunsusu tak di wajibkan setiap harinya dalam program tersebut.
“Susu kan tidak di wajibkan setiap hari, jadi itu tergantung daerahnya,” kata Hasan kepada wartawan, Senin (6/1).
Hasan mengaku sempat berbincang dengan kepala Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di lokasi yang di kunjunginya terkait penyediaan susu. Kepala SPPG ini, lanjutnya, akan menyediakan menu susu selama sepekan sekali. Baginya, terpenting saat ini porsi makanan yang di terima dari program ini mencukupi kebutuhan gizinya.
“Paling sedikit itu seminggu sekali, tidak wajib susu tuh bukan menu wajib, karena suplai susu kan belum merata di setiap daerah,” kata dia.
Menu berganti
Menu dalam paket makanan akan berganti setiap harinya. Sebagai contoh, di SDN Slipi 15 Jakarta Barat, hari pertama paket makanan berisi nasi, ayam goreng tepung, tahu goreng, buncis dan jeruk.
Sementara pada hari kedua, menu yang di terima siswa adalah nasi, telur orak-arik, kacang panjang dan wortel, susu uht 115 ml serta pisang.
Sistem reimburse
Kepala Chef SPPG ‘Dapur Sehat Anak Bangsa’ di Halim Perdanakusuma Jonie Kusuma Hadi bercerita sistem pembayaran untuk menu makanan program tersebut menggunakan modal pribadi mitra terlebih dahulu, kemudian di ganti atau reimburse oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
“Ngadain dulu, nanti reimburse ke Badan Gizi Nasional per minggu. Itu food cost Rp10.000” ujar Jonie saat di temui di SD Angkasa 5 Halim, Jakarta Timur, Senin (6/1).
Rasa hambar, berharap ayam
Dari pantauan di beberapa sekolah yang ada di Jakarta, tidak sedikit siswa-siswi yang tidak menghabiskan makanannya. Di SDN Slipi 15 misalnya, tidak sedikit makanan yang tersisa di kotak-kotak makanan, terutama adalah sayur.
Sama halnya dengan di SMP 1 Barunawati Jakarta, ada siswa yang lahap makan sayur, ada juga yang tidak karena merasa sayur yang ada di menu hambar.
“Kalau menurut aku bayamnya harus di kasih garam lagi, agak hambar,” kata seorang Siswi SMP 1 Barunawati.
Di Palembang, Sumatera Selatan, seorang siswa berharap ada menu ayam goreng yang di sajikan di paket makanan.
