Bupati Mojokerto Melantik 16 Pejabat Eselon II, Saya Pastikan Tidak Ada Jual Beli

Agustus 27, 2025
MOJOKERTO, rajawalitujuhnews.com – Dr H Muhamad Albarra Lc MHum, Bupati Mojokerto, akhirnya melantik pejabat pimpinan tinggi pratama. Ada 16 pejabat yang resmi di lantik pada hari ini, di Pendopo Graha Maja Tama, Rabu (27/8/2025.

Mutasi pejabat hari ini merupakan gelombang pertama dan di rencanakan akan berlanjut ke gelombang kedua dalam waktu dekat. Berikut daftar 16 pejabat yang di lantik dalam gelombang pertama mutasi jabatan ini:

1. Dr. Bambang Wahyuadi, M.H. – Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
2. Dra. Dyan Anggrahini Sulistyowati, M.Si. – Kepala Dinas Kesehatan
3. Eddy Taufiq, S.STP. – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4. Mohammad Taufiqurrohman, S.STP., M.M. – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
5. Noerhono, S.Sos., M.M. – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6. Drs. Nugraha Budhi Sulistya, M.Si. – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
7. Ir. Rinaldi Rizal Sabirin, S.T., M.BA. – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Sugeng Nuryadi, S.IP., M.M. – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9. dr. Ulum Rokhmat Rokhmawan, M.H., M.Kes. – Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan
10. Drs. Yoie Afrida Soesetyo Djati, S.H., M.Si. – Kepala Dinas Tenaga Kerja
11. Yudha Akbar Prabowo, S.E., M.M. – Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik
12. Bambang Purwanto, S.H., M.H. – Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan
13. Dedy Muhartadi, AP., M.M. – Sekretaris DPRD
14. Drs. Poedji Widodo – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15. Drs. Rachmat Suharyono – Kepala Dinas Lingkungan Hidup
16. Drs. Zaqqi – Inspektur.
    Dalam pidatonya, Gus Barraa mengatakan, dasar hukum pelantikan hari ini, merujuk ke Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2017 yang kemudian di revisi jadi Nomor 21 Tahun 2017, plus di sambung lagi sama Surat Edaran Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2024. Proses ini sah, legal, dan dapat restu dari Kementerian Dalam Negeri, BKN, sampai Pemprov Jatim.

“Di posisi yang masih kosong akan di isi Plt, selanjutnya akan kita lakukan shelter. Kami pastikan tidak ada jual beli jabatan. Silahkan abaikan jika ada oknum yang mengatasnamakan saya atau keluarga besar saya meminta sejumlah uang setelah mutasi hari ini,” ucap Bupati Mojokerto.

Lebih lanjut Gus Barra mengatakan, dalam memutuskan ini, saya pastikan bahwa saya tidak di pengaruhi oleh siapapun dan di intervensi oleh siapapun. Ketika kemudian hari ada pekerjaannya yang tidak di benarkan oleh undang-undang maka akan kita tegur dan kita evaluasi evaluasi secara berkala,” pungkas Bupati. (Hajir).