rajawalitujuhnews.com – Program MBG (Makan Bergizi Gratis) sudah berjalan sekitar sepekan. Pemerintah akan melakukan evaluasi berdasarkan masukan hyasil dari berbagai pihak.
“Salah satunya pasti yaitu masukan-masukan tentang menu. Soal menu sekali lagi perlu kami tegaskan bahwa referensinya adalah Angka Kecukupan Gizi (AKG). Jadi bagaimana AKG atau angka kecukupan gizi tersebut terpenuhi dengan komposisi dari nutrisi yang seimbang, itu yang paling utama,” kata juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, setelah meninjau makan bergizi gratis Senin (13/1/2025).
Adita Irawan mengatakan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) sudah menetapkan angka kecukupan gizi dan komposisi menu-menu. Dia mengatakan bahwa menu makan bergizi gratis ini juga di sesuaikan dengan kondisi daerah.
“Sehingga, ini yang kami sampaikan bahwa soal menu memang akan bervariasi ya, dan ini akan tergantung juga dari kondisi daerah masing-masing,” jelasnya.
Masukan kedua untuk makan bergizi gratis adalah teknis distribusi. Dia mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi jam pada distribusi makanan ini.
“Ini sudah kami evaluasi, distribusi ini sebenarnya menyesuaikan waktu jam belajar-mengajar ya, dari setiap sekolah yang memang itu akan menjadi sangat bervariasi,” kata dia.
Dia mengatakan bahwa terdapat sekolah yang jam belajarnya pagi sampai siang ataupun siang sampai sore. Sehingga, ia mengatakan bahwa pemerintah bakal melakukan penyesuaian jam distribusinya tersebut.
“Ada sekolah yang masuk pagi sampai siang, ada sekolah kelas siang, dari siang sampai sore. Tentu akan di sesuaikan, dan itu tidak mengganggu jam pelajaran sekolah,” ujarnya.
Adita mengatakan bahwa pemerintah juga mendapat masukan soal pemberdayaan masyarakat sekitar sekolah atau UMKM. Dia mengatakan bahwa makan bergizi gratis berpotensi menggulirkan ekonomi suatu daerah. Saat ini, baru ada 190 dapur untuk menyuplai makanan dan bakal terus bertambah.
“Ini juga ada hal-hal yang tentu harus kami sempurnakan lagi, dan semua itu sudah di bahas ya, bersama BGN tentunya sebagai penanggung jawab utama, bersama juga tentu kementerian dan lembaga yang terkait,” ucapnya.
