rajawalitujuhnews.com – Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh masyarakat terutama masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kesadaran tentang praktik perbudakan modern, termasuk perdagangan orang (human trafficking). Hal ini disampaikan pada saat memperingati Hari Penghapusan Perbudakan Internasional.
Khofifah mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dan bekerja sama dalam mencegah perdagangan orang (human trafficking), yang masih menjadi ancaman nyata di berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Kerja sama antar lintas sektor dalam dan luar negeri sangat diperlukan untuk mencegah dan menangani kasus perdagangan orang.
“Memerangi perdagangan orang adalah tanggung jawab bersama. Untuk itu semua pihak harus bersinergi bersama, termasuk masyarakat harus proaktif melaporkan bila mengetahui adanya kasus ini di lingkungan sekitarnya.
Khofifah menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mengatasi akar masalah, seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan kurangnya peluang kerja.
Upaya ini juga mencakup penguatan regulasi, peningkatan penegakan hukum, dan pemberdayaan masyarakat agar tidak menjadi korban eksploitasi.
“Pentingnya edukasi kepada masyarakat, khususnya di daerah rawan perdagangan manusia, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap modus-modus yang digunakan pelaku, seperti janji pekerjaan dengan gaji besar, dan janji atau modus-modus lainnya” katanya.
Khofifah juga mengatakan “perlunya memberikan peningkatan pengawasan terhadap jalur-jalur ilegal perdagangan manusia, termasuk pintu-pintu keluar tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, serta penindakan tegas terhadap pelaku kejahatan,”
Tidak hanya itu, khofifah mengatakan bahwa perlu juga adanya penguatan ekonomi keluarga, khususnya di daerah pedesaan. Hal ini dianggap menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap perdagangan manusia.
“Menurut laporan, praktik perbudakan modern melibatkan eksploitasi tenaga kerja, pernikahan paksa, hingga eksploitasi seksual. Oleh karena itu, peringatan ini menjadi panggilan untuk membangun kesadaran kolektif dan aksi nyata untuk menghapus praktik tidak manusiawi ini,” pungkasnya.
Sebagai informasi, setiap tanggal 2 Desember diperingati sebagai Hari Penghapusan Perbudakan Internasional (International Day for the Abolition of Slavery). Hari ini secara resmi ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1995 berdasarkan pertimbangan pengajuan dari Kelompok Kerja PBB tentang Perbudakan pada tahun 1985.
